Simposium Nasional Program Studi Administrasi Publik/Negara
Umum
Sabtu, 12 Desember 2015 | Admin | 336 kali

Simposium Nasional Program Studi Administrasi Publik/Negara

Simposium 19 Oktober 2015 di Universitas Jendral Sudirman Purwekerto, dengan tema "Redefinisi Administrasi Publik Untuk Keadilan Sosial" . Dengan menghadirkan tiga pembicara, yaitu: Prof. Dr. Paulus Israwan Setyoko S, M.S, Guru Besar  Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jendral Soedirman alumni Unpad dengan Tema: Praktik Administrasi Publik untuk Mewujudkan Keadilan Sosial: Mempertegas Kebutuhan Diskresi Pejabat Publik. Pelaksanaan Kebijakan Publik, bisa bersifat asimetris (berlaku di semua temapt atau linear dengan kepentingan masyarakat) atau bersifat asimetris bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu.  Diskresi adalah pemberlakuan sebuah kebijakan yang tidak sama pada suatu wilayah maupun permasalahan spesifik dalam masyarakat, misalnya permberlakuan daerah istimewa pada masyarakat Aceh, Irian Jaya, Yogyakarta, DKI, kebijakan yang berlaku di daerah perbatasan dan Bali dalam bidang pengelolaan Pariwisata  Dr. Sumarsono MDM alumni Universitas Manila (Dirjrn Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, dan selaku PJ Gubernur Sulawesi Utara) dengan judul “Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia”.  Adanya kesenjangan pemberlakuan proses administrasi, pada setiap tingkatan pemerintah daerah, misalnya tentang penentuan status darurat bencana di suatu daerah, yang bisa terjadi dimana Bupati menunggu perintah Gubernur atau sebaliknya Gubernur menunggu laporan Bupati, dalam keadaan demikian proses administrasi akan menghambat pemberlakuan dan pelaksanaan kebijakan publik dalam menangani permasalahan tertentu. Perbelakuan Dan Prof. Agus Pramusinto, Ph.D (guru Besar Fisip UGM) “kurikulum Administrasi Publik yang berdimensi Keadilan Sosial. Permasalahan kurikulum dan lulusan alumni FIA, bisa terjadi mis persepsi antara pelaksana kebijakan, khususnya penerima lulusan administrasi yang hanya melihat sebuah lulusan dari kaca mata yang sempit, sehingga tanpa penelusuran lebih jauh pada proses pencapaian hasil pembelajaran, sehingga alumni bersangkutan tidak bisa diterima sebagai pegawai pemerintah yang disebabkan oleh karena gelar yang mereka dapatkan berbeda-beda dan tidak sesuai dengan ketentuan pada persyaratan penerimaan pegawai (S.Sos, SIP, SAP), sehingga se olah-olah merupakan bukan alumni atau Sarjana Administrasi. Advokasi terhadap para pengambil dan pelaksana kebijakan harus terus menerus dilakukan, dan penyesuaian-penyesuaian perlu terus dilakukan oleh penyelenggara Prodi Administrasi. Mulding plot   penting dilakukan, bahwa meskipun bercampur dalam suatu terapan ilmu, tetapi cirri kasnya tetap terlihat seperti campuran sebuah “salad” bukan seperti bubur yang sama sekali tidak nampak pembedaannyaatau internasional dalam rangka melindungi kepentingan Negara atau lokalitas, kontradiksi pemahaman pengambil kebijakan Negara dengan praktisi dilapangan harus diminimalis, adalah upaya untuk mencapai “individual happiness”  mengakomaodasi kepentingan minoritas atau lokalitas, namun dalam model manajemen nasional melalui kebijakan publik sering tidak bisa memberi kemanfaatan pada wilayah lokal. Kepentingan administrasi adalah melindungi kepentingan lokalitas, bukan semuanya mengarah pada kepentingan internasional Acara ini dihadiri oleh 104 peserta dari 63 Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di seluruh Indoenesia. Pelaksanaan pembukaan dan seminarnya di Aulua Fisip Universitas Jendral Soedirman Jln Prof. H.R. Boenyamin 993 Telp. (0281) 636992, (0281) 628034 Purwekerto 53122. Dalam pertemuan ini dihasilkan penyamaan persepsi diantara para peserta untuk membentuk Forum Prodi Administrasi, sebagai forum yang dapat menjembatani kerjasama antar Prodi yang ada diseluruh Indonesia dan memperkuat kedudukan Program Studi, dan penyelenggara Prodi Ilmu Adminisitrasi Negara/Publik. Dalam kepentingan kebijakan di masa depan, spesialisasi harus jelas dimana tidak ada lagi penempatan lulusan pada bidang yang berbeda dengan pekerjaannya, misalnya kepala dinas pendidikan harus ditempati oleh lulusan Ilmu Pendidikan, Kesehatan oleh orang kesehatan, tidak lagi dimungkinkan oleh karena kepentingan politik semata semua lulusan bisa menempati di semua lini pemerintahan. Dengan demikian angin segar bagi lulusan ilmu administrasi, yang menempati peluang kerja di semua jenis pekerjaan yang memerlukan keahlian bidang administrasi, karena di semua jenis pekerjaan memerlukan orang administrasi baik pemerintah maupun swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.




 Berita Terkait
Nama
Website
Komentar