Local Genius dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik
Umum
Sabtu, 03 Oktober 2015 | Admin | 381 kali

Local Genius dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik

Refleksi ke depan bagi setiap kebijakan publik yang diambil dan dilaksanakan di Bali, bahwa yang menjadi motor penggerak dan landasan berpikir sebuah kebijakan tertumpu pada tiga konsep dasar  yang dapat dijadikan strategi sekaligus tujuan kebijakan publik, yaitu Tri hita karana,  tiga penyebab kesejahteraan dan kemakmuran. Pendekatan ini sangat komprehensif, inovasi masyarakat yang bersifat totalitas yang di mulai dari keyakinannya, hubungannya dengan manusia yang lain, dan hubungannya dengan lingkungan. Konsep prahyanganmoral a bound” atau nilai kebenaran mengandung esensi gerakan moral, penguatan mental spiritual berlandaskan yadnya yang dapat menghadirkan kasih sayang, penghargaan yang tinggi terhadap ciptaan tuhan dan hasil karya orang lain, menumbuhkan rasa kepatuhan tanpa syarat apapun. Yang dapat menurunkan konsep-konsep : 1) somia (penyatuan buana alit dan buana agung); 2) penyucian jagat dan buana alit; 3) equilibrium keseimbangan skala dan niskala; 4) keterikatan spiritual manusia dengan berbagai sumber kehidupan di alam; 5) manut adalah upaya menciptakan ketertiban dan tingkat kepatuhan terhadap hokum alam, peraturan manusia, dan nilai-nilai masyarakat; 6) rasa tanggungjawab dan pengabdian yang tulus; 7) perawatan warisan budaya berupa artefak, bangungan suci dll; dan 8) penyampaian rasa syukur atas berkah yang telah diterima. Selanjutnya pawongan, letak esensi dari sebuah kebijakan bahwa energy kekuatan yang dapat menciptakan kesejahteraan adalah pawongan ini, daya kemampuan, kreatifitas, inovasi yang didorong oleh semangat paras paros selulung sebayantaka, musyawarah mufakat (deliberation), jaringan sosial (kontrak sosial), yang dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat secara total untuk menumbuhkan dan senantiasa diemban oleh jiwa sosialnya “social responsibility” merupakan energi yang luar biasa dapat member kontribusi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dimensi wilayah, ruang, waktu dan pola-pola interaksi (desa, kala, patra) menjadi perhatian berikutnya melalui konsep palemahan, bagaimana manusia menghargai wadah (badannya) atau alamnya, agar senantiasa indah, lestari, meningkat secara kualitas dan manfaatnya “sustainable environmental”. Political will diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang mampu menciptakan jaringan kekuatan baik dari sisi SDM, program, yang dapat mendorong kepercayaan, mengunggulkan nilai-nilai bersama, dan dilandasi pada pengabdian yang tulus. Demikian terungkap dalam dialog interaktif RRI Singaraja 1 Oktober 2015, dari Narasumber : Dr. I Ketut Gunawan, MM (Rektor Universitas Panji Sakti), Dr. Gede Sandiasa, S.Sos, M.Si (Dekan Fisip Unipas, dari sisi kebijakan) dan Dr. I Wayan Rideng, MH (PR III dari Perspektif hukum). Materi ini juga disampaikan dalam Seminar dalam rangka Dies Natalis XXX dan Wisuda Sarjana XXVI, Jumat 02 Oktober 2015. Ditampilkan dua kasus dan makalah dengan Judul Strategi Implementasi Kebijakan Irigasi Berbasis Kearifan Lokal oleh Dr. Gede Sandiasa, S.Sos, M.Si dan Rekontruksi Penerapan Nilai Skala dan Niskala dalam Penyelesaian Sengketa antar Desa Pakraman oleh Dr. I Wayan Rideng, SH, MH. Sebagai Pemandu Acara Dr. I Gde Made Metera, M.Si, yang diikuti oleh 200 peserta dari berbagai instansi, Perguruan Tinggi, SMA/SMK di Bali dan Mahasiswa serta Alumni Universitas Panji Sakti Singaraja.

Turut serta meramaikan dialog tersebut di pandu oleh Bagus Muliadiputra, dan para penanya antara lain: 1) Gede dari Pamogan Denpasar, yang menanyakan soal sinkronisasi antara pelaksanaan kearifan local dalam hal ini ayahan desa adat dengan perkembangan karier masyarakat di dunia kerja; 2) Sengen Nagasepaha; tentang kekawatiran merosotnya pemahaman dan pelaksanaan kearifan lokal, jiwa gotong royong;  antisipasi terhadap pengaruh buruk gerakan masa yang distruksion atau bertendensi negative (mis. Pengerusakan bersama-sama) secara hukum. 3) Anggas Kubutambahan ketidak berpihakan kebijakan terhadap tenaga kerja lokal versus tenaga kerja asing; dampak alih fungsi tanah; dan kecilnya imbas perusahaan asing terhadap masyarakat lokal seperti PLTGU 




 Berita Terkait
Nama
Website
Komentar