Kebijakan Penguatan Lembaga Pemberdayaan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan
LOCUS MAJALAH ILMIAH FISIP - ISSN 2406-7695
Minggu, 31 Desember 2017 | Admin | 53 kali

Kebijakan Penguatan Lembaga Pemberdayaan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan

Oleh Gede Sandiasa*1  dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani*2

(Locus Majalah Ilmiah Fisip Vol 8 No. 1- Agustus 2017, P. 64-78)

Abstraksi: peningkatan kapasitas masyarakat dalam partisipasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat dan keterlibatan dalam pembangunan. Hal ini juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat untuk memecahkan berbagai masalah pembangunan dan masalah sosial, yang dapat dilakukan secara mandiri tanpa campur tangan orang lain. Untuk mencapai kondisi tersebut, masyarakat dan komponen pembangunan harus diberdayakan, baik melalui lembaga swadaya dan pemberdayaan yang bisa dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan, organisasi non pemerintah dan pihak swasta. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah 1) membangun kemandirian individu; 2) membentuk etos kerja yang lebih baik; 3) meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi diri dan lingkungan; 4) melatih dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggungjawaban; 5) meningkatkan kemampuan berpikir masyarakat dalam menemukan solusi terhadap masalah pembangunan dan 6) Meminimalkan kemiskinan di daerah.
Untuk mencapai efektifitas pemberdayaan masyarakat harus ada keterlibatan masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta. Program berbasis aspirasi masyarakat, didukung oleh pengembangan sistem sosial dan kearifan lokal yang dikombinasikan dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat; partisipasi masyarakat; kebijakan pemerintah dan kearifan lokal

*1Staf  Pengajar Fisip Universitas Panji Sakti 

*2Staf  Pengajar Fisip dan Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar

 




 Berita Terkait
Nama
Website
Komentar