Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa di Kantor Camat Sukasada
Umum
Senin, 27 Juni 2016 | Admin | 427 kali

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa di Kantor Camat Sukasada

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan sehari, terhadap perangkat Desa, di wilayah Kecamatan Sukasada, dibuka secara resmi oleh Bapak Camat Sukasada (I Made Dwi Adnyana, S.STP). Pelatihan dan Pemantapan tentang pengelolaan keuangan desa harus terus dilakukan, untuk dapat melaksanakan program pembangunan yang bersumber dari Dana Desa, dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat, dengan tetap berpedoman pada aturan-aturan yang ada. Di samping itu narasumber yang hadir pada kesempatan ini adalah : Bapak Drs. Putu Meles, MM (Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan) BPMPD Pemda Buleleng, menurut beliau kegiatan ini sangat penting dilaksanakan tidak saja di Kecamatan Sukasada, tetapi juga bisa diperluas pada 9 (Sembilan kecamatan), hal ini dapat memberikan dampak bagi seluruh desa di Kabupaten Buleleng, dalam rangka pelaksanaan Permendagri 113 tahun 2014. Bahwa  setiap desa memiliki perbedaan dari sisi kebutuhan program kerja, dibarengi oleh keterbatasan sumber daya manusia (personil) sehingga perlu koordinasi yang baik dan kerja keras, supaya dapat melaksanakan tanggungjawab keuangan dengan baik. Beliau menjelaskan RPJM yang berlaku pada satu masa jabatan perbekel; proses amprah  Dana Desa; penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) berlaku 1 tahun anggaran; RKP disusun berdasarkan Musdes-musdes yang di mulai bulan Juli; menyusun RKP mulai Juli-September mengacu pada APBdes dan APBD Kabupaten; penyusunan APBDes harus selesai sampai Desember. Selanjutnya berdasarkan APBDes harus dibuat Regulasi di Kabupaten, setelah regulasi ini selesai baru transfer dana desa dari daerah ke desa bisa dilaksanakan.  Sebagai narasuber kedua dari BKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang di sampaikan oleh Nyoman Arta Mahendra, menjelaskan secara teknis pengelolaan keuangan desa dari UU Desa No. 6 tahun 2014, PP 43 tahun 2014 jonto PP 47 2015. Dalam kesempatan ini dijelaskan secara teknis pelaksanaan keuangan desa, dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Dalam diskusi yang hangat para peserta dengan antusias bertanya, antara lain soal dana operasional RT/RW; pembuatan dana cadangan dan kaitan dana desa dengan bantuan keuangan khusus (BKK) dari provinsi.

Dalam kesempatan ini, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, menyampaikan bahwa sangat penting perguruan tinggi untuk dapat mengadakan pendampingan dan bantuan IPTEK bagi masyarakat, khususnya yang terkait dengan bidang ilmu yang menjadi kompetensi Program Studi bersangkutan. Bahwa pada Prodi Administrasi Negara FISIP Universitas Panji Sakti, sangat berkaitan langsung dengan bidang administrasi Desa maupun keuangan desa. Kompetensi inti dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara adalah Administrasi Publik, Administrasi Keuangan, Pemerintahan Desa, Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik. Oleh sebab itu sudah menjadi tugas Program Studi  untuk selalu dapat melayani kepentingan masyarakat dan upaya pencapaian tujuan kebijakan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Dengan keberadaan Undang-Undang Desa dapat memberikan kesempatan agar desa dapat lebih mandiri, sejahtera, dapat memperkuat posisi dan jati diri desa, mencegah urbanisasi dan mengembangkan demokrasi desa, melalui asas transfaransi pengelolaan dana desa.

Demikian juga pengelola keuangan desa, dalam hal ini Perbekel, Masyarakat melalui Badan Perberdayaan Masyarakat Desa, dan Pendamping Desa harus memahami berbagai regulasi tentang pengelolaan keuangan desa. Seperti aturan teknis PP 47 tahun 2015, menyangkut beberapa hal : Permendagri No. 111 tahun 2014 tentang Penyusunan Peraturan Desa; No. 112 tentang tata cara Pilkades; No. 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kemudian Permendes I tahun 2015 tentang kewenangan Desa; Permendes 2 tahun 2015 tentang Pedoman Musyawarah Desa; Permendes 3 tahun 2015 Pedoman Pendampingan Desa; Permendes No. 4 tahun 2015 tentang Pedoman Bumdes; Permendes No. 5 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permen Keuangan No. 241/PMK/2014 tentang Pertanggungjawaban Dana transfer ke daerah dan desa. Berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Desa. Dapat dijelaskan bahwa hak desa adalah 1) mengatur dan pengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, nilai sosial, budaya masyarakat desa; 2) menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; 3) mendapatkan sumber pendapatan. Sedangkan kewajiban desa adalah 1) melidungi dan menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat; 2) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 3) mengembangkan demokrasi di desa; 4) melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 5) meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Demikian review kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat di Kecamatan Sukasada, sebagai lanjutan pengabdian yang dilaksanakan sebelumnya di Kecamatan Seririt. Semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Panitia mengucapkan terima kasih pada Bapak Camat Sukasada beserta Staf; Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng; Kepala BPKAD Kabupaten Buleleng serta para peserta dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Sukasada.




 Berita Terkait
Nama
Website
Komentar