Desentralisasi Finansial
Umum
Minggu, 01 Mei 2016 | Admin | 320 kali

Desentralisasi Finansial

Latar belakang di laksanakan desentralisasi adalah 1).Intervensi pemerintah pusat terlalu besar memberi dampak pada masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemda dalam mendorong proses pembangunan dan demokrasi;2).Otonomi sebagai jawaban untuk memasuki era new game yang membawa new rule pada semua aspek kehidupan di masa akan datang. Dengan demikian memunculkan perspektif otonomi daerah sebagai berikut:
  1. Pengelolaan Keuangan Daerah bertumpu pada kepentingan publik
  2. Kejelasan misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya
  3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yg terkait dengan pengelolaan keuangan daerah
  4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transfaransi dan akuntabilitas
  5. Kejelasan kedudukan keuangan DPRD, KDH dan PNS-daerah secara rasio dan pertimbangannya

Namun demikian banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Desentralisasi Keuangan, seperti terungkap dalam materi Kuliah Keuangan Daerah Dekan Fisip Universitas Panji Sakti di Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Ngurah Rai Denpasar, antara lain kendala tersebut:

  1. Peningkatan Jumlah Unit Daerah Pemerintah
  2. Mandat (tugas bantuan)  Belum dibiayai
  3. Kegagalan untuk Rancangan Aktivitas Pengeluaran
  4. Sumber Pajak Terlalu Sedikit untuk Unit Daerah
  5. Kegagalan untuk Mengembangkan Kredit dan Sistem Pinjaman
  6. Pengawasan  Keuangan masih Tingkat Pusat
  7. Kurangnya Intergovernmental Sistem Fiskal berdasarkan Transparansi  dibanding   Negosiasi dan Pengaruh Politik
  8. Karena ketidak pahaman semua pihak, baik pelaksana anggaran, masyarakat dan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat sering tidak dapat berpartisipasi secara penuh, dan bahkan menghambat pelaksanaan desentralisasi keuangan

Rekomendasi yang dapat ditawarkan pada akhir kuliah adalah hal-hal sebagai berikut yang juga mengutip saran dari UNDP, yaitu:

  1. Jadilah bagian dari dukungan keseluruhan desentralisasi fiskal dan komponen lain dari desentralisasi dengan cara saling memperkuat;
  2. perbaikan teknis terapkan pendekatan langkah-bijaksana , fokus pada isu-isu dasar, sambil mempersiapkan reformasi lebih maju
  3. Mendukung sistem transfer fiskal antar pemerintah
  4. Gunakan pendekatan learning by doing kapanpun

Sedangkan saran UNDP

  1. Persamaan Pola Pengembangan Intergovernmental, model kerjasama antar pemerintah daerah yang saling mendukung dalam pengembangan berbagai prospek pembangunan
  2. Peningkatan Teknik Penganggaran yang dapat melibatkan proses yang didukung oleh mekanisme anggaran dengan menggunakan aplikasi internet dan elektronik lainnya
  3. Program atau anggaran berbasis kinerja terus ditingkatkan dan betul-betul dilaksanakan penilaian atas kinerja para pelaksana di daerah
  4. Peramalan Pendapatan, kemampuan para penyusun anggaran daerah terus ditingkatkan kapasitasnya, sehingga mampu menggali berbagai potensi anggaran dan melaksanakan analsis cost and benefit yang memungkinkan anggaran di masa depan lebih realistis dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara layak
  5. Administrasi Pajak dan Pemungutan terus menerus diperbaiki, untuk mencapai tingkat realitas kemampuan masyarakat untuk membayar, dan di sisi lain pajak bukan menjadi hambatan bagi para pelaku ekonomi daerah mencapai prestasi dibidang peningkatan kinerja ekonomi yang diinginkan semua pihak.
  6. Pajak Daerah dan Biaya-biaya yang direncanakan pemerintah daerah mencapai keberimbangan baik secara vertikal maupun horisontal
  7. Pajak properti menjadi potensial pendapatan daerah, namun seringkali tidak bisa dihitung dengan baik, akibat daerah tidak memiliki tenaga ahli yang mampu mengitung pajak property dengan benar, sehingga perlu dilaksanakan pemenuhan kemampuan dalam menghitung obyek pajak property, baik yang melibatkan tenaga ahli maupun dengan melatih staf yang terlibat
  8. Dukungan untuk Pelatihan Keuangan, pelatihan bidang keuangan berbasis pada desentralisasi keuangan, dimana segala perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran sepenuhnya harus dikuasai oleh perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan perencanaan dengan keuangan dan ekskusi keuangan daerah, agar tidak terjebak dengan efisiensi dan efektivitas anggaran yang semu
  9. Anti-korupsi dan Transparansi; dari perencanaan kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan anggaran sudah harus dibentuk dan disusun sedemikian rupa, untuk menghindari celah kebocoran anggaran, bawasda harus diupayakan dalam posisi yang netral dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan sehingga mampu melaksanakan pengawasan secara baik, dan tidak terintervensi oleh pejabat pelaksana anggara daerah. disamping itu kemampuan dalam menguasai metode pengawasan keuangan, terkait dengan dukungan terhadap pelaksanaan UU Anti Korupsi dan penguatan posisi pengawasan di daerah Bawasda harus memiliki Perda khusus dalam upaya penindakan korupsi di daerah semacam KPK di daerah. 




 Berita Terkait
Nama
Website
Komentar