Berita
BERITA
Senin, 06 Juli 2015 | Admin | 389 kali
Surat Keputusan Pembimbing Akademik Fisip UNIPAS

Untuk Memperlancar Proses belajar mengajar maka diperlukan pembinaan dan bimbingan secara intensif terhadap mahasiswa, agar dapat mencapai tujuan belajar secara efektif dan efisien serta lulusannya memiliki kompetensi yang dapat dihadalkan baik di dunia kerja maupun di masyarakat

Untuk itu setiap mahasiswa berhak memperoleh bimbingan secara intensif dari dosen pembimbingnya, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panji Sakti dapat mendownloads SK di Bawah ini

Sabtu, 04 Juli 2015 | Admin | 301 kali
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Untuk  mewujudkan  aparatur  sipil  negara sebagai  bagian  dari  reformasi  birokrasi,  perlu ditetapkan  aparatur  sipil  negara  sebagai  profesi yang  memiliki  kewajiban  mengelola  dan mengembangkan  dirinya  dan  wajib mempertanggungjawabkan  kinerjanya  dan menerapkan  prinsip  merit  dalam  pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara

 

lebih l

Sabtu, 04 Juli 2015 | Admin | 845 kali
Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 Tentang Subak

Lembaga Subak sebagai bagian dari budaya  Bali merupakan organisasi sosial berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan utamanya mengatur pemakaian air untuk irigasi sawah, sehingga perlu diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya; untuk melestarikan Lembaga Subak berdasarkan falsafah Tri Hita Karana sebagai organisasi sosial dalam bidang pertanian yang bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali mak

Sabtu, 04 Juli 2015 | Admin | 372 kali
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaranmaka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional agar dapat disusun perencanaan pembangunan Nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional

Sabtu, 04 Juli 2015 | Admin | 331 kali
Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan  menjamin  penyediaan  pelayanan  publik  sesuai dengan  asas-asas  umum  pemerintahan  dan korporasi  yang  baik  serta  untuk  memberi perlindungan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik,  diperlukan
pengaturan hukum yang mendukungnya